Mengapa Kami Anti Joko Widodo

Sebagaimana disampaikan oleh seorang pengamat politik beberapa waktu lalu bahwa masyarakat kita masih terbelah karena pilpres sebab sejak pelantikan Jokowi sampai hari ini banyak sekali kritikan terhadap kebijakan Jokowi. Gagal move on kah pendukung Prabowo-Hatta? Dibayarkah orang-orang yang mengkritik Jokowi itu? Saya tentu tidak bisa bicara untuk yang lain, tapi sebagai non-partisan yang mengkritik Jokowi sejak Desember 2012, saya mengamati bahwa para pengkritik Jokowi di media sosial, forum, message board, twitter, facebook, kaskus, kompasiana bertambah banyak sedang pendukung semakin sedikit sebab para pengkritik itu sendiri sekarang banyak berasal dari mantan pendukung Jokowi yang kecewa karena merasa dibohongi oleh Jokowi sejak pilgub sampai pilpres.

Setelah pilpres, saya mencoba berhenti mengkritik Jokowi untuk memberinya kesempatan bekerja, tapi ternyata semua analisis saya tentang bahayanya Indonesia di tangan Jokowi terbukti benar sehingga saya-pun kembali mengkritik dia dan pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan Jokowi yang berbahaya untuk Indonesia inilah yang antara lain menyebabkan semakin banyak orang menjadi anti Jokowi, dari berikut ini adalah beberapa di antaranya:

Pertama, Jokowi adalah boneka dari CSIS yang mendalangi berbagai kerusuhan di Indonesia, mulai dari malari sampai Kerusuhan Mei 13-14 Mei 1998. Mau bukti? Ketua tim ahli wapres adalah Sofyan Wanandi, pendiri CSIS dan Kepala Staf Kepresidenan adalah. Luhut Binsar Panjaitan, anak emas Leonardus Benny Moerdani. Sedangkan murid Benny Moerdani yaitu Hendropriyono, anaknya Diaz adalah komisaris Telkomsel dan tim ahli menkominfo yang berarti menguasai jaringan telekomunikasi di negara ini, demikian pula menantu Hendropriyono dan anak Luhut Panjaitan sekarang menjadi pemimpin paspampres. Dengan demikian CSIS secara efektif telah menguasai lembaga kepresidenan dan wakil presidenan Indonesia selama lima tahun ke depan, baik fisik maupun jalur menuju presiden dan wakil presiden.

Kedua, Jokowi adalah seorang pembohong besar sanggup berdusta tanpa mengedipkan mata demi meraih keinginannya . Mau bukti? Bukankah Jokowi tanpa malu mengakui bahwa koalisi tanpa syarat yang dia banggakan selama pilpres adalah kebohongan semata?  Tanpa dia akui-pun kita bisa melihat bahwa saat ini sedang terjadi pembagian kursi kekuasaan kepada para pendukungnya, termasuk yang katanya menteri atau pejabat "profesional" adalah pendukung seperti Anies Baswedan, Susi Pudjiastuti, Rini Soemarno, atau Adrianof Chaniago, ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia yang setelah pencoblosan secara terbuka dan tidak tahu malu mengancam anggotanya yang melakukan survei dengn hasil tidak memenangkan Jokowi akan dikeluarkan dari perhimpunan, atau Nusron Wahid, yang tanpa malu membawa-bawa GP Ansor berpolitik demi kepentingan politik dirinya.

Ketiga, pejabat-pejabat pilihan Jokowi sangat tidak cakap dan sering melakukan blunder, sebagai contoh, terakhir Menteri Perdagangan malah mengatakan bahwa harga BBM tidak berpengaruh pada harga sembako. Terlalu banyak blunder yang dilakukan pejabat-pejabat pilihan Jokowi sampai tidak mungkin diuraikan satu per satu.

Keempat, alasan Pertama, Kedua dan Ketiga di atas membuktikan bahwa Indonesia telah jatuh ke tangan kartel politik yang jauh lebih berbahaya daripada Koalisi Merah Putih sebab secara kualitas, personel yang mendapat balas jasa dari Jokowi sangat buruk tapi mereka juga rakus dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau kroni-kroninya.

Kelima, karena koalisi Jokowi bukan koalisi kerja untuk rakyat melainkan koalisi pencitraan yang bekerja untuk kepentingan sendiri tapi personelnya tidak memiliki kecakapan atau kemampuan dan tanpa konsep, maka kebijakan-kebijakan mereka sering bersifat uji coba, dan mereka tidak peduli menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan seperti kasus menaikan harga BBM dan kemudian menurunkan beberapa hari kemudian. Mereka menolak peduli bahwa kebijakan seperti ini membuat semua kebutuhan naik luar biasa tajam dan harga tidak akan turun sekalipun BBM turun. Belum lagi isu kenaikan harga dolar yang meningkat tajam yang sampai hari ini dibiarkan oleh Jokowi dan koalisi balas jasanya itu.

Keenam, kebijakan Jokowi juga banyak menelurkan penderitaan rakyat karena negara ini sudah dijual kepada liberalisme, semata-mata supaya Jokowi dipuji lembaga asing seperti IMF atau media asing seperti Bloomberg, padahal asing tidak peduli orang Indonesia mati atau hidup selama bisa menguras kekayaan Indonesia. Kebijakan pro liberalisme itu antara lain: melepas harga BBM ke pasar, melepas harga kereta api ke pasar, melepas harga listrik ke pasar, menaikan harga elpiji dengan sangat signifikan, membiarkan harga sembako ke harga pasar, membiarkan nilai dolar menggila, dan lain sebagainya.

Ketujuh, Di belakang Jokowi ada klik Benny Moerdani yang mau mengembalikan dwi fungsi ABRI  dan hal ini terbukti dari empat orang yang tidak menyukai penyusutan peran militer di keliling kabinet Jokowi, antara lain Ryamizard Ryacudu, Luhut Panjaitan, Hendropriyono dan Sofyan Wanandi. Pelahan tapi pasti kita mulai merasakan kembalinya kekaryaan era dwifungsi ABRI seperti rencana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly merekrut pensiunan bintara TNI menjadi petugas lapas mengganti peran sipil, atau dibiarkannya TNI membantai empat anak SMA di Paniai, Papua, atau masuknya peran intelijen militer ke bidang telekomunikasi seperti terbukti dari masuknya Diaz Hendropriyono, anak mantan kepala BIN ke bidang biasa strategis seperti telekomunikasi.


Kedelapan, banyak kebijakan Jokowi yang melanggar hukum dan konstitusi padahal konstitusi adalah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, contoh liberalisasi BBM, listrik dan sembako yang bertentangan dengan UUD 45 atau menciptakan jabatan Kepala Staf Kepresidenan demi balas jasa kepada Luhut Panjaitan yang nyata2 bertentangan dengan tugas dan fungsi mensesneg dan sekretaris kabinet.

Kesembilan, ketimbang menciptakan lapangan kerja, kebijakan Jokowi justru memusnahkan lapangan pekerjaan dan menciptakan pengangguran baru, contoh kenaikan BBM setidaknya menyebabkan 41 perusahaan di Makassar tutup, atau pembubaran lembaga Pemberdayaan Masyarakat Perdesaann Mandiri membuat 26ribu fasilitator menjadi pengangguran dalam semala.

Kesepuluh, contoh pemimpin yang baik adalah seperti Tony Fernandes, CEO AirAsia bahwa dia akan bertanggung jawab dan tidak lari dari kewajiban. Sikap #BukanUrusanSaya bila ada kejadian buruk tapi ada di garis terdepan bila ada berita baik seperti yang sering diperlihatkan Jokowi? Itu sifat pemimpin sontoloyo.

Masih banyak contoh yang bisa diuraikan tentang alasan kami sangat anti Jokowi dan berdoa agar pemerintahannya segera jatuh, bukan karena kami dibayar, bukan juga karena kami gagal move on, dan tentunya bukan karena kami PKS (saya sendiri bukan PKS), tapi karena kami mencintai negeri ini dan Indonesia bukan untuk mainan CSIS dan boneka bunraku-nya, yaitu Joko Widodo. Relakah anda melihat Indonesia semakin nestapa begini


Source : here