Lalu Buat Apa Ikut Voting?

LALU BUAT APA IKUT VOTING ?
Ketika Prabowo kalah suara dalam pemilu dan menggugat ke MK , orang beramai2 mengolok2 dan membullynya, seolah2 Prabowo dan pendukungnya tidak legowo dengan kekalahan ini. Padahal langkah gugatan yang dilakukan Prabowo dan pendukungnya sangat bisa diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Begitu luasnya wilayah Indonesia membuat kemungkinan kecurangan atau kesalahan hitung terjadi di mana-mana. Wajar, mereka menggugat.
Bandingkan dengan yang terjadi saat ini.
Proses Sidang Paripurna DPR untuk menentukan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung berlangsung di satu ruangan yang bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Jutaan mata menjadi saksi. Semua pihak telah sepakat dengan aturan main.
Artinya, semuanya sepakat untuk menerima apapun hasil akhir dri voting ini. Baik pihak yang mendukung Pilkada langsung maupun yang mendukung Pilkada Tidak Langsung.
Lalu terjadilah situasi yang mengejutkan.
Ternyata jumlah suara anggota DPR yang mendukung Pilkada Tidak Langsung jauh lebih banyak. Dari 361 anggota DPR, 135 mendukung Pilkada Langsung dan 226 mendukung pilkada lewat DPRD alias tak langsung.
Lalu hebohlah para pendukung pilkada langsung yang sebagian besar adalah para pendukung partai-partai pengusung Jokowi-JK.
Dunia maya, khususnya media sosial, langsung dihujani berbagai ungkapan kekecewaan, mulai dari yang masih dalam kategori wajar sampai yang berupa hujatan, kata-kata kotor, makian, nama2 hewan, bahkan pengkriminalan dan hinaan yang amat melecehkan kepada sesama anak bangsa, termasuk kepada simbol negara kita, Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono.
Ini amat mengherankan dan konyol, menurut saya,
Bukankah proses voting berlangsung sangat terbuka ? Semua bisa melihat proses yang terjadi. Dan sekali lagi, semua semestinya juga sudah tahu konsekwensi yang harus diterima ketika suara terbanyak terpilih dalam sebuah sistem demokrasi.
Lalu mengapa tiba-tiba harus ramai-ramai tidak terima dengan hasil dari sebuah proses demokrasi yang selalu akan dimenangkan oleh suara terbanyak ?
Bukankah itu pilihan mereka sendiri ?
Mengapa harus menganggap kemenangan pro pilkada tak langsung ini sebagai sebuah perampokan, pembunuhan terhadap demokrasi, pengkhianatan kepada rakyat, keputusan tidak waras, keputusan bodoh dan berbagai hinaan serta cacian yang tak pantas terhadap anggota DPR dan para pendukung pro pilkada tak langsung ?
Saya jadi bingung, lalu untuk apa mereka kemarin menyetujui dan mengikuti voting di sidang paripurna DPR ?
Bangsa ini sedang sakit parah.
Kita semakin tak dapat berpikir jernih lagi. Pekerjaan kita tiap hari di medsos mengobral caci maki dan membully satu sama lain. Kita lupa dengan pendidikan tinggi yang sudah kita raih. Kita lupa dengan jabatan kita di kantor yang dihormati. Kita lupa profesi kita yang terhormat. Dan terutama sekali kita lupa dengan ajaran agama yang selama ini diajarkan kepada kita.
Kita seolah tak pernah mendapatkan itu semua.
Saya kuatir, jangan-jangan anak SD jauh lebih baik, santun dan cerdas untuk soal ini.

Sumber : here

Legowo Menerima Pilkada Tak Langsung

Legowo Menerima Pilkada Tak Langsung
 
Saya sih berusaha legowo dgn kembalinya pemilihan Pilkada ke DPRD toh selama ini jg sebenarnya saya pribadi ga merasa ada perbedaan berarti antara kepala daerah yg dipimpin langsung dgn dipilih DPRD, kalau dibilang lbh demokratis, nyatanya hasil dari demokrasi itu jg memberikan banyak kerugian bagi negara dan masyarakat. Setidaknya ada beberapa hal positif yg bisa kt dapatkan jikalau mau sedikit legowo dan berbaik sangka dgn putusan sidang paripurna DPR kemarin yang memenangkan kubu koalisi merah putih.
Beberapa hal positif yang bisa kita petik antara lain:

1. Ga perlu ada serangan fajar, udah tau dosa nyatanya diterima jg sama masarakat. Itung2 ngilangin potensi dosa yg bisa didapat rakyat akibat ambisi penguasa. berbuat dosa kok ajak2.. Betul??

2. Ga perlu ada alat peraga kampanye, baliho, spanduk, poster, yang mengotori pemandangan dan lingkungan. Sebel aja pagar rumah gue tiap pilkadal ditempel2 poster sama tim kampanye calon.

3. Ga perlu ada pengerahan massa yang bikin ilfeel, sok jagoan di jalan geber2 kendaraan. Belum kalau bikin rusuh, ngerusak fasilitas umum, ngerusak taman, mukulin orang dijalan, dll.

4. Hemat biaya anggaran. Biaya penyelenggaraan pilkada itu besar sekali, bahkan ga semua daerah sanggup menyelenggarakannya dan harus dibantu APBN. Nah itu uang siapa? ya uang rakyat toh? klo satu propinsi aja butuh sekitar 500-1000 milyar bt pilkada bisa diitung brp total biaya keseluruhan pilkada di negara Indonesia? 20 triliun lebih!

5. Mengurangi dominasi kepemilikan aset bangsa dari asing dan para cukong. Serius loh, klo nyabup dan nyagub itu modalnya puluhan milyar. Yah segelintir aja yg mungkin ga modal, krn udh ada nama ato prestasi walo ada sih yg pencitraan. Dapat duit dari mana tu calon modal puluhan milyar? pastinya ada sponsor donk? disini yg berbahaya, byk aset kita akhirnya dikuasai asing dan cukong2 yg menjadi sponsor tu kepala daerah. Ga mungkin calon terpilih bs menolak kemauan sponsor, bs di cap durhaka ntr.

6. Menekan korupsi, bisa anda hitung sendiri berapa banyak kepala daerah tersangkut korupsi semenjak pilkada langsung. Kenapa gitu? slh satunya krn modal mereka nyalon yang begitu besar, sementara gaji gub/bupati itu kecil akhirya cari seseran bt balik modal donk.

7. Tidak mengacaukan sistem pemerintahan daerah. Tiap ganti bupati / gubernur, kepala dinas juga ikutan diganti. Jadi tu kepala dinas diganti sama orang2 baru yg dibawa gubernur/bupati baru yg dianggap loyal sama mereka. kadang kepala dinas diambil dari org yg sebenarnya tak kompeten di bidang tersebut tp dipaksakan krn dekat dgn gubernur/bupati terpilih.

8. Mempererat persaudaraan, ada loh gara2 beda pilihan jadi berantem sama saudara, ga teguran selama bertahun lantaran pilihan mereka beda. Mending klo cm ga teguran, nah klo akhirnya jotos2n, bakar2an dan tawuran antar kampung apa ga repot.

9. Mencegah dinasti kepemimpinan, bagi warga banten tentu dah bukan rahasia lg kalau beberapa daerah di propinsi tersebut di kuasai oleh dinasti ratu atut. Dengan pengaruh dan uang mereka mudah saja masyarakat kecil dibujuk dan dirayu utk memilih mereka yang punya duit dan kuasa.

10. Mencegah rayat jadi korban PHP. para calon kepala daerah nie klo pas kampanye janjinya ini dan itu.. bla blaa.. tapi klo udah kepilih banyak lupanya. Boro2 mikirin rakyat, yg ada akhirnya bgaimana cara buat balikin modal kampanye dan ngurusin kepentingan cukong2 yg jd sponsor mereka nyalon.
Yang terakhir dan paling penting dgn adanya pilkada tak langsung kerjaan dokter jiwa jadi lebih ringan. Kasihan juga tu calon yang kalah udah habis puluhan milyar jadi stress bin depresi. Nah kalo bunuh diri begimane? apa ga kasihan anak istrinya.

Intinya marilah kita belajar legowo. Bukankah mereka yang kalah dalam sdang paripurna selama ini juga sering menuntuk para pendukung koalisi merah putih utk legowo ketika capres mereka kalah? kalau dibilang ini awal kematian demokrasi atau kembalinya kita ke jaman orba. Ternyata ga sepenuhnya benar kok, ga sepenuhnya rakyat juga menginginkan pilkada langsung seperti apa yang dibilang oleh partai pendukung pilkada langsung dan lembaga survey yang mendukung mereka.
Jangan bilang tu lembaga survey yg menyebutkan "bahwa masyarakat kita lebih banyak mendukung pilkada langsung" emg bener semua rakyat indonesia udah disurvey? atau cm disampling doank? yakin ga ada manipulasi data? atau jangan2 lantaran mereka takut ga dapat pekerjaan gara2 besok2 lagi ga akan ada calon gubernur atau bupati yang memakai jasa konsultasn politik mereka yang biayanya mencapai milyaran rupiah. Hahaha... ‪#‎salamgigitjari‬ deh...
salam sehat berpolitik,,
dr. Wahyu 3asmara (DrW)

Sumber : here

Antara Pilkada Langsung dan Tidak Langsung

Repot amat sih pendukung partai banteng.

gw liat di medsos banyak amat tulisan dan dukungan-dukungan kosong.
Kenapa nggak dijalanin dulu?
Hmm, tapi saat ini gw mau nulis tentang perbandingan pilkada langsung dan tidak langsung.

Isi opini gw...



========================================================================
Ane sih fine fine aja toh.

Gw rasa tiap opsi ada mudharat dan kelebihan masing-masing;
kalo mau pilkada langsung, rakyat yang memutuskan secara langsung, pemimpin pilihan rakyat.

kalo mau pilkada nggak langsung, dpr yang memutuskan. Memang ini menghapus "pilihan" dari rakyat sendiri, tapi gw mendukung ini krn gw muak ngeliat dinasti politik macam si emak atut dan kroni kroni mirip dia.

Toh banyak rakyat indonesia yang bodoh dan nggak berpendidikan; hingga pemimpin yang "dipilih" sendiri aja ngerusak wilayah yang ia pimpin.

Ngga usa buta kenyataan.

Ingat aja, kalo lo milih pemimpin, lalu pemimpin itu bertindak yang merugikan apa yang ia pimpin, secara nggak langsung lo dapat dosanya. Yah bebas sih, toh nggak semua Islam kan ya. Kalau kek gt, mending gw nggak milih, biarkan dpr yang menanggung dosa kalau pemimpin yang mrk pilih berbuat salah.

Gw jadi inget zaman rasul juga, khalifah dipilih berdasarkan musyawarah para shahabat. Yang notabene para sahabat nabi itu terpercaya.

Lo bilang DPR nggak terpercaya?
Lah, yang milih mrk biar nempati bangku dpr siapa pas pemilu? Lo lo juga kan?

Mikir lah...
Ngga usa belaga bego dengan hal-hal di depan lo..